JAKARTA, Abdirakyat.com – Pemerintah menargetkan peluncuran Sekolah Rakyat pada Juli 2025 mendatang.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi antar-satuan tugas (Satgas) untuk memastikan kelancaran program strategis nasional ini.
Hal itu disampaikan Agus Jabo saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat secara daring, Selasa (10/6/2025), yang diikuti oleh sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
“Semua Satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target pembukaan bisa tercapai dan Sekolah Rakyat dapat diresmikan Presiden pada Juli nanti,”terangnya.
Agus Jabo menjelaskan, bahwa kesiapan secara menyeluruh harus dituntaskan sebelum peluncuran.
Mulai dari kurikulum, calon peserta didik, tenaga pengajar, hingga sarana prasarana harus benar-benar siap agar proses belajar mengajar berjalan tanpa hambatan.
Program Sekolah Rakyat merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap pertama, akan dibuka 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, terdiri dari 63 titik pada tahap Ia dan 37 titik pada tahap Ib.
Total peserta didik yang akan ditampung pada tahap pertama mencapai 9.780 siswa, dengan 396 rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sebagian besar, Sekolah Rakyat (SR) tahap I akan berlokasi di Sentra milik Kementerian Sosial.
Menanggapi potensi tumpang tindih layanan tersebut, Wamensos menegaskan, bahwa operasional Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu pelayanan sosial di Sentra.
“Kami juga minta dukungan dari BUMN, terutama PLN dan Telkom, untuk memastikan kelancaran jaringan listrik dan internet di lokasi Sekolah Rakyat maupun Sentra,”ujarnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat yang dibuka pada Juli nanti bersifat sementara. Sementara untuk pembangunan sekolah permanen, pemerintah daerah diminta menyediakan lahan seluas 8,5 hektare per lokasi.
“Sekolah permanen hanya bisa diwujudkan jika lahan sudah disiapkan. Untuk itu kami harap dukungan dari Pemprov, Pemkab, dan Pemkot,”pungkasnya.
Adapun proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tahap pertama telah berlangsung melalui penetapan kepala daerah dan verifikasi lapangan (home visit).
Program ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas dan merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (rebeca)
Views: 24
