Jombang, Abdirakyat.com – Pembekalan Pelayanan KB Medis Operasi dan Kontrasepsi, serta koordinasi pelaksanaan pelayanan KB antara Dinas PPKB, PPPA dengan faskes se- Kabupaten Jombang dilaksanakan di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Rabu, (17/6/2021) pagi.
Acara yang dibuka oleh Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab dan dihadiri Staf Ahli, Direktur RSUD, Kepala OPD terkait, pimpinan fasilitas kesehatan, Koordinator dan Penyuluh Keluarga Berencana, pimpinan fasilitas kesehatan Pelayanan KB se- Kabupaten Jombang.
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Penyuluh Keluarga Berencana, pimpinan fasilitas pelayanan KB se-Kabupaten Jombang, serta semua sektor terkait.
“Khususnya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang kegiatannya langsung menyentuh masyarakat, agar lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Sehingga dalam memberikan advokasi kepada steakholder dan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) tentang program keluarga berencana (Bangga Kencana) mudah diterima masyarakat,”kata Bupati Jombang.
Menurutnya melalui KIE yang berkualitas akan menerimanya konsep keluarga kecil yang berketahanan/berkualitas. Jika setiap keluarga memiliki ketahanan yang tangguh dan berkualitas, maka diharapkan akan lahir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing.
“Saya ingin menegaskan, bahwa penduduk Indonesia saat ini adalah generasi muda. Ini menunjukkan jumlah usia produktif yang sering diistilahkan dengan bonus demografi. Semuanya harus tahu dan harus mempersiapkan, sehingga pada saat Indonesia emas muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. Karena di tangan merekalah nasib bayi yang baru lahir, maupun yang akan lahir ke depan,”tutur Bupati Jombang.
Oleh karena itu, Bupati Mundjidah mengajak seluruh jajaran terkait, sampai ke desa untuk menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan melakukan pemberdayaan.
“Karena kelompok sasaran utama binaan bapak-ibu adalah generasi muda, keluarga-keluarga muda yang lebih berkarakter digital. Semuanya punya gadget , semuanya punya HP dan sering melihat HP, yang aktif di media sosial. Oleh karena itu, metode komunikasi juga harus berubah, harus berkarakter kekinian penyampaian informasi. Gunakan media-media yang kekinian, sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan,”imbuhnya.
Peran dan dukungan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB penting. Pelaksanaan pelayanan KB dengan fasilitas kesehatan se-Kabupaten Jombang diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan KB, khususnya di era pandemi Covid-19 ini.
“Saya dan seluruh elemen untuk menyiasati strategi, agar akseptor tidak putus menggunakan KB. Bahkan mengajak peserta KB perlu ditingkatkan, karena cenderung berisiko di era pandemi,”tandas Bupati Jombang.
Bupati mengharapkan dukungan semua fasilitas kesehatan, baik swasta maupun pemerintah untuk mewujudkan dan meyukseskan
“Pelayanan KB serentak Sejuta Akseptor” dengan mempertimbangkan pendekatan budaya kearifan lokal, serta tetap memperhatikan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang berlaku. Ajak warga tetap waspada dan tetap disiplin protokol kesehatan Covid-19, karena perkembangan Covid-19 yang kembali naik trennya,”tambah Bupati.
Program Pembangunan Kependudukan dan KB tidak akan berhasil terlepas dari adanya kepedulian pemangku kebijakan hingga ditingkat Desa. Selain itu, juga peran para tokoh yang ada dan terhimpun dalam lembaga kemasyarakatan, baik lembaga keagamaan, maupun lembaga sosial lainnya.
“Di Kabupaten Jombang sangat dibutuhkan, agar masyarakat lebih yakin atas kebenaran program KB. Kedudukan tokoh masyarakat lebih berpengaruh dan diyakini oleh masyarakat terkait dengan ajakan apa yang disampaikannya, untuk mensosialisasikan program keluarga berencana perlu berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Oleh karena itu para tokoh masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi program KB perlu diberikan pengetahuan yang memadai, dengan harapan tokoh masyarakat tokoh agama yang terlibat dalam sosialisasi memahami dan memahami, serta mampu mengambil tindakan sesuai porsinya,”pungkas Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab.
Disampaikan Nur Kamalia, SKM, M.Si, Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang, Pembekalan dilakukan dalam rangka peningkatan akseptor KB di Kabupaten Jombang. Dengan KB, masyarakat dapat mengatur jumlah anak yang diinginkan dan jarak usia anak melalui KIE dan metode kontrasepsi. Dalam Hari Keluarga Nasional Sejuta Akseptor Kabupaten Jombang termasuk yang mencapai akseptor tertinggi di Jawa Timur.
“Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran di Kabupaten Jombang tahun 2019 masih 2.106 tapi kini sudah diangka 2,07 ini sudah mendekati angka ideal yakni angka 2,”ujar Nur Kamalia.
Dalam pembekalan materi tersebut, Evaluasi Pelayanan KB, disampaikan oleh Edi Suyanto dari Dinas PPKB dan PPPA. Sedangkan materi Pelayanan KB Di Era Pandemi, disampaikan oleh Titik Ulfa dari Dinas Kesehatan. (yt/st/my)
