JOMBANG, Abdirakyat.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat di SD Negeri Candimulyo, Kecamatan Jombang, Jawa Timur.

Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan adanya dugaan kewajiban pembelian paket perlengkapan sekolah melalui koperasi, yaitu senilai total Rp425.000 per siswa.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, rincian biaya yang dibebankan kepada wali murid meliputi:

• Kaos olahraga: Rp95.000
• Seragam batik SD: Rp190.000
• Sampul rapor: Rp55.000
• Topi SD: Rp15.000
• Bed nama: Rp20.000
• Bed lokasi kelas: Rp15.000
• Map “berbobot” : Rp35.000

Map “berbobot” tersebut berisi sejumlah perlengkapan seperti satu buku stimin, buku gambar, buku tulis bersampul cokelat, spidol warna, kertas lipat, dan buku tabungan.

Ironisnya, batas akhir pembayaran ditetapkan pada Jumat, 25 Juli 2025, tanpa adanya alternatif pilihan. Beberapa wali murid mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi sebelumnya, sehingga merasa dibebani secara mendadak.

“Informasinya datang tiba-tiba dan seperti wajib. Kami tidak diberi penjelasan apakah ini bisa ditolak atau tidak. Bahkan, di sekolah lain katanya tidak ada pungutan semacam ini,”ujar salah satu wali murid yang enggan disebut namanya, Jumat (1/8/2025).

Kondisi ini pun menimbulkan tanda tanya di kalangan orang tua siswa, terutama soal transparansi dan dasar kebijakan sekolah dalam melakukan penarikan tersebut.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, disebutkan bahwa penggalangan dana di sekolah hanya dapat dilakukan secara sukarela, tidak memaksa, dan tidak menjadi syarat layanan pendidikan.

Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Candimulyo Uswatun Khasanah, membantah adanya dugaan pungutan melalui koperasi sekolah tersebut.

“Oh, koperasinya di sini tidak ada. Seragam juga tidak ada, karena seragam itu kan dari dinas,”ujarnya, Selasa (5/8/2025).

Saat ditanya mengenai perbedaan kebijakan dengan SDN lain yang disebut gratis, ia hanya menjawab singkat sambil tersenyum.

“Oh, disini nggak ada seperti itu,”pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah mengenai detail keluhan tersebut.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang diharapkan segera turun tangan untuk memastikan tidak ada praktik yang membebani atau merugikan peserta didik dan orang tua.

Views: 69