JOMBANG, Abdirakyat.com — Polemik pengelolaan kawasan Jombang Kuliner (JOKUL) di Kelurahan Jombatan terus bergulir tanpa penyelesaian yang jelas. Perseteruan antara Karang Taruna Kelurahan Jombatan dan Serikat Pekerja Kaki Lima (SEPEKAL) yang diberi mandat pengelolaan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang hingga kini belum menemukan titik temu.
Sikap pasif dan dinilai tak berpihak dari Disdagrin mendapat sorotan tajam, terutama dari pihak Karang Taruna kelurahan Jombatan. Salah satu pengurus Karang Taruna Kelurahan Jombatan menyatakan bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan JOKUL.
“Kita tidak diajak bicara sama sekali sejak awal. Tapi sekarang ketika ada masalah, kita diminta berunding sendiri dengan SEPEKAL,”ujarnya, Kamis (20/6/2025).
Ia juga menyayangkan sikap Kepala Dinas Disdagrin Jombang yang terkesan menghindar dan tidak bisa mengambil keputusan tegas.
“Kami sudah diajak audiensi, tapi tidak ditemui. Sikap seperti itu kan tidak elok, apalagi ini menyangkut aset dan kepentingan masyarakat banyak,”lanjutnya.
Menurutnya, JOKUL dibangun di atas lahan milik Pemkab Jombang dan seharusnya menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh elemen, termasuk Karang Taruna sebagai bagian dari warga lokal yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, keputusan sepihak yang menunjuk SEPEKAL sebagai pengelola tanpa koordinasi dengan pihak kelurahan Jombatan maupun organisasi kepemudaan dinilai menimbulkan konflik berkepanjangan.
Ketegangan ini mencuat ketika pengelolaan parkir dan retribusi di kawasan JOKUL mulai diberlakukan tanpa adanya sosialisasi dan kejelasan peran masing-masing pihak. Karang Taruna kelurahan Jombatan merasa dikesampingkan dan tidak dihargai sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan wilayah kelurahan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Disdagrin Kabupaten Jombang belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan dari Karang Taruna kelurahan Jombatan dan perkembangan mediasi antara kedua pihak.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah, khususnya Disdagrin, bersikap lebih bijak dan tegas dalam menyelesaikan konflik ini. JOKUL sebagai kawasan kuliner yang baru dibangun seharusnya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, bukan menjadi sumber konflik antarkelompok.
Polemik ini menjadi catatan penting tentang pentingnya transparansi, komunikasi, dan pelibatan semua pihak dalam setiap kebijakan publik, agar tidak terjadi eksklusivitas yang merugikan kepentingan bersama. (red)
