JOMBANG, Abdirakyat.com – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Jombatan Bersatu melakukan aksi protes terhadap kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang terkait pengelolaan kawasan wisata Jombang Kuliner (Jokul).
Mereka menilai, pengelolaan kawasan tersebut diserahkan secara sepihak kepada kelompok tertentu tanpa prosedur hukum yang jelas.
Dalam aksi yang digelar pada Kamis (7/8/2025), massa menuntut agar Bupati Jombang mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Disdagrin karena dianggap telah melampaui kewenangan dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 500.10.3/299/415.32/2025, yang menunjuk Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SEPEKAL) Cabang Jombang sebagai pengelola parkir dan MCK di kawasan Jokul.
“Surat itu dijadikan alat legitimasi untuk menarik iuran Rp5.000 per hari dari pedagang dan retribusi parkir kendaraan, padahal jelas-jelas bertentangan dengan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/41/415.10.1.3/2025 yang menyebutkan pedagang binaan dibebaskan dari retribusi selama satu tahun,”tegas Ketua Forum Pemuda Jombatan Bersatu, Aan Teguh Prihanto.
Mereka juga menyoroti tidak adanya MoU antara Pemkab dengan pengelola. Padahal, kawasan Jokul adalah aset daerah yang semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ironisnya, fasilitas MCK yang disebut dalam surat tugas bahkan belum tersedia di lapangan.
“Ini pelimpahan secara bongkokan. Aset negara diserahkan ke pihak ketiga hanya bermodal surat permohonan. Tidak ada kejelasan tentang tanggung jawab, evaluasi, maupun pengawasan,”lanjutnya.
Selain menuntut pencabutan surat tugas dan pengembalian retribusi yang telah dipungut, Forum Pemuda Jombatan Bersatu juga mendesak Pemkab untuk menindak pelaku pungli dan intimidasi terhadap pedagang yang terjadi di kawasan Jokul.
“Kami tidak ingin Jokul menjadi ladang pungli dan praktik premanisme. Ini kawasan publik, bukan wilayah kekuasaan kelompok tertentu,”tegasnya.
Dalam aksinya, massa membawa berbagai poster bertuliskan kecaman terhadap kebijakan Disdagrin, serta seruan untuk membersihkan kawasan wisata dari praktik-praktik yang dinilai menyimpang dari regulasi.
Hits: 23
