JOMBANG, Abdirakyat.com – Kabupaten Jombang kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Warsubi, Jombang ditunjuk sebagai salah satu pilot project penerapan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi terbaru untuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Penunjukan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh lima menteri/kepala lembaga di Gedung Adhyatama, Kemenkes RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Kehadiran sistem baru ini menjadi terobosan penting dalam memangkas birokrasi perizinan, khususnya penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya.
Bupati Warsubi menegaskan, digitalisasi perizinan adalah langkah besar untuk mempercepat layanan publik.
“Proses yang lebih cepat dan transparan akan membuat tenaga kesehatan bisa lebih fokus pada pelayanan masyarakat tanpa terbebani urusan administrasi,”ujarnya.
Kepala Dinkes Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, dan Kepala DPMPTSP Jombang, Dra. Wor Windari, juga memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi ini.
Menurut Wor Windari, pengalaman Jombang yang sudah menerapkan MPP Digital sejak 2024 menjadi modal kuat untuk melangkah lebih jauh.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan digitalisasi layanan publik adalah kebutuhan mendesak.
“Proses perizinan yang sebelumnya berminggu-minggu kini bisa selesai dalam hitungan jam. Semuanya transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam satu sistem nasional,”jelasnya.
Jombang sendiri menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai proyek percontohan, bersama Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi.
Dengan MPPDN versi baru, pemerintah berharap tenaga kesehatan di seluruh Indonesia lebih mudah mengurus perizinan, sementara masyarakat akan merasakan dampak berupa pelayanan kesehatan yang lebih cepat, modern, dan berkualitas.
Views: 12
