JOMBANG, Abdirakyat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo, Rabu (20/8/2025).
Pertemuan ini membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Ketua PKDI Jombang, Supono, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis Pemkab.
“Apabila ada persoalan di lapangan, mari duduk bersama mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib menjadi satu kesatuan,”ujarnya.
Dari forum tersebut, PKDI menyatakan tiga sikap, yakni mendukung revisi Perda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), menjaga soliditas PKDI demi kondusifitas pemerintahan dan masyarakat Jombang, serta mendukung penuh kepemimpinan Bupati Jombang.
Bupati Jombang H. Warsubi menyampaikan, bahwa kenaikan PBB tidak hanya terjadi di Jombang, melainkan juga dialami 146 daerah lain. Ia meminta pemerintah desa membantu warga menyampaikan keberatan ke Bapenda.
Terkait revisi Perda PBB, Bupati Jombang mengakui akan ada potensi penurunan PAD.
“Tahun 2024 PAD kita Rp51 miliar, tahun 2025 turun Rp50 miliar. Dengan revisi ini, bisa turun lagi sekitar Rp15 miliar di 2026. Tapi ini kita ambil demi meringankan beban masyarakat,”jelasnya.
Warsubi menambahkan, selain pajak, Jombang masih punya sumber pemasukan lain seperti BUMD. Perkebunan Panglungan yang sempat merugi kini sudah mulai menghasilkan, dengan potensi kontribusi Rp300–500 juta.
Ia juga menargetkan Bank Jombang, PDAM, dan Aneka Usaha Daerah bisa memberi tambahan signifikan bagi PAD.
Menutup arahannya, Bupati Jombang menekankan pentingnya stabilitas daerah melalui sinergi pemerintah kabupaten dan desa. Ia menargetkan 780 ribu SPPT selesai 100 persen pada November.
“Kami ingin Jombang tetap kondusif. Terima kasih kepada seluruh kepala desa atas dukungan penuh terhadap program pemerintah,”pungkasnya.
Views: 6
