Jombang, Abdirakyat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Pengawasan Internal Pemerintah (WASIN) yang dilaksanakan secara virtual. Kamis, (27/5/2021).
Agenda yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota se Indonesia dan dibuka oleh Presiden RI. Joko Widodo (Jokowi) tersebut diikuti oleh Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab didampingi Inspektur Kabupaten Jombang Drs. Eka Suprasetyo, AP, MM dan Sekretaris Inspektorat secara virtual dari ruang Inspektorat Command Center.
Rakornas Wasin kali ini mengambil tema “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”. Dalam krisisnya Presiden Jokowi masuk ke berbagai hal yang terkait dengan penguatan peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan memberikan pesan penting bagi APIP.
“APIP dalam hal ini Inspektorat, BPK dan BPKP memiliki fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan,”kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Indonesia dua periode itu juga, yang ditunggu oleh rakyat adalah hasilnya dan manfaat dari setiap uang yang dibelanjakan. Tidak ada yang disalahgunakan.
“Saya penegasan tidak ada toleransi terhadap korupsi dan korupsi uang negara,”tegas Jokowi.
Presiden menjelaskan, tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ini harus digenjot karena pertumbuhan ekonomi di kwartal I masih minus 0,74 persen.
“BPK, BPKP orkestrasinya harus betul dan dikelola dengan baik. Ada 700 trilyun anggaran pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan, berlandaskan azas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas,”tuturnya.
Presiden Jokowi juga menekankan tiga titik strategis yang harus dijalankan oleh APIP, yakni Percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan.
“Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15 persen APBN, 7 persen APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional 24,6 persen,”jelas Jokowi.
Menurutnya, percepatan pengadaan belanja barang dan jasa juga baru mencapai realisasi 10,98 persen, di tingkat Kementerian / Lembaga dan Pemda masih di bawah 5 persen.
“BPKP dan APIP harus mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Mencari solusi dan mengawal agar Pemda bisa cepat mewujudkan belanjanya,”tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, kualitas perencanaan yang masih harus terus ditingkatkan.
“Masih terdapat program yang tidak jelas sasarannya. Sehingga dibutuhkan antara pusat dan daerah masih terjadi. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya program yang dilaksanakan. Karena itu BPKP kawal dari hulu perencanaan ini,”pungkasnya.
Sedangkan terkait akurasi data, masih menjadi masalah. Misalnya data bansos masih harus digunakan, ”BPKP harus akurasi data ini. Manfaatkan data laboratorium di pusat dan daerah,”terangnya
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta tindak lanjuti rekomendasi pengawasan APIP.
“Keberadaan APIP untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan. Bukan untuk menakut nakuti atau mencari kesalahan. Lakukan pembinaan. Saling kerjasama, saling koreksi, dalam mengawal Bangsa kita segera bangkit dari pandemi,”tutup Jokowi Presiden RI.
Dalam Rakornas ini diulangi dengan Paparan dan Diskusi Panel yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kebijakan Nasional Percepatan Pertumbuhan Investasi Serta Optimalisasi Peningkatan Produksi Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Industri Dalam Negeri. Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyampaikan tentang Output Serta Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 Dan Ekspektasi Terhadap BPKP. Serta paparan tentang Dampak Sosial Di Masa Pandemi serta Ekspektasi BPKP dan APIP oleh Muhajir Efendi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). (yt/st/ad)
