Wabup Sumrambah Hadiri Rakornas Penguatan Resiliensi Berkelanjutan Dalam Menghadapi Bencana

Sabtu, 4 Maret 2023 04:32 WIB
Reporter : Redaksi

 

 

JOMBANG, Abdirakyat.com – Bupati Jombang diwakili oleh Sumrambah Wakil Bupati Jombang, bersama Forkopimda dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Jombang Bambang Dwijo Pranowo, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (RAKORNAS PB) Tahun 2023 yang digelar di Arena Jakarta International Expo Kemayoran Hall B1 dan B2 pada Kamis (2/3/23).

Pada agenda Rakornas PB, yang juga digelar Pameran Industri Kebencanaan tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) tersebut mengambil tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana”.

Rakornas PB Tahun 2023 adalah sebagai sarana koordinasi antara pihak BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan bencana.

“Tujuan penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023 adalah untuk Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB, mulai
dari level pusat hingga ke daerah. Disamping itu juga Identifikasi hambatan,
tantangan, dan evaluasi capaian program
PB di Daerah hingga tahun 2023,” tutur Wabup Sumrambah.

Kegiatan ini juga bertujuan Internalisasi dan penyelarasan rencana program PB Nasional-Provinsi-Kabupaten/ Kota dan antar daerah tahun 2023 dan 2024. Termasuk penyusunan rumusan rencana aksi BNPB-BPBD untuk tahun 2023 dan 2024, sinkronisasi rencana aksi penyusunan Teknokratis RPJMD 2025-2029 terkait kebencanaan di daerah, tambahnya.

“Pemerintah Kabupaten Jombang tentu saja akan menindaklanjuti hasil dari Rakornas PB 2023”, pungkasnya.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo, dalam sambutannya di hadapan Para Kepala Daerah, Kapolda, Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kapolres Se- Indonesia ini meminta agar Kepala Daerah dapat melakukan Identifikasi potensi Bencana, menyiapkan pendanaan dan memasukan resiko bencana dalam rencana Pembangunan dan Investasi jangka panjang.

“Pentingnya penanggulangan bencana terutama di daerah. Untuk itu, pemerintah harus tanggap terhadap segala potensi bencana di daerahnya. Dan yang terpenting adalah penyiapan pada tahap Pra bencana, untuk langkah antisipasi harus diprioritaskan untuk meminimalisir korban bencana,” tutur Presiden Jokowi.

Jokowi menekankan agar Pemda membuat sistem terhadap Peringatan dini kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, dibuat skenarionya lalu disosialisasikan. Pemda harus punya sistem tanggap bencana mulai dari Peringatan Dini bencana, lalu buat skenario tanggap bencana guna meminimalisir korban saat terjadi bencana.

“Misal yang terdampak gempa bumi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, larinya ke arah mana, masyarakat harus di edukasi secara detail dan diajarkan agar meminimalisir korban, sederhanakan aturan dan gunakan tepat sasaran dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana. Jangan sampai sudah kehilangan keluarga, hilang mata pencaharian tapi masih susah dapat bantuan,”tegasnya.

Sementara itu menurut Kepala Pusat BNPB pada tahun 2020-2023 Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tidak hanya diakibatkan oleh faktor bahaya dari alam, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yakni pandemi COVID-19.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Keseluruhan bencana tersebut telah mengakibatkan 769 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi.

Bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 533 kali kejadian yang disusul oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh.

Hadir dalam Rakernas PB tersebut antara lain, Kepala BNPB Letnan Jenderal (TNI) Suharyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listiyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana (TNI) Yudho Margono, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur, Bupati, Kapolda, Panglima Daerah Militer(Pangdam), Dandim dan Kapolres se- Indonesia, dan Ormas. (red)

Berita Terkait

bannera
iklan-besar-fix

Berita Terpopuler

Berita Teknologi

Berita Politik

bannera

Berita Ekonomi