JOMBANG, Abdirakyat.com – Pengelolaan lahan parkir di kawasan Jombang Kuliner (JOKUL) memicu polemik.
Pasalnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang diketahui menunjuk Serikat Pekerja Kaki Lima (SEPEKAL) sebagai pengelola sementara area parkir tanpa melibatkan warga sekitar, khususnya Karang Taruna Kelurahan Jombatan yang secara geografis dan sosial paling dekat dengan lokasi.
Penunjukan ini dinilai sepihak dan tidak mempertimbangkan potensi pemuda lokal. Bahkan, Karang Taruna merasa dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan, meskipun mereka telah lebih dahulu mengajukan permohonan resmi untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan.
“Seharusnya pihak Disdagrin Jombang mempertimbangkan keberadaan kami sebagai warga lokal. Kami punya tenaga muda dan semangat untuk berkontribusi, khususnya di sektor parkir,”kata Ketua Karang Taruna Kelurahan Jombatan Alif Rahmat Apriyanto, usai menghadiri pertemuan dengan Disdagrin Jombang, Senin (17/6/2025).
Surat keberatan yang dilayangkan Karang Taruna sebelumnya akhirnya ditindaklanjuti dengan undangan resmi untuk menghadiri pertemuan di Kantor Disdagrin Jombang.
Namun, forum yang dijadwalkan terbuka berubah menjadi terbatas. Hanya saja dua perwakilan dari Karang Taruna yang diizinkan untuk masuk, sementara anggota lainnya harus menunggu di luar.
Dalam pertemuan itu, juga dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan dan pihak SEPEKAL, yang kehadirannya justru menjadi sorotan.
“Kami heran, kenapa justru SEPEKAL yang hadir dalam forum ini. Padahal, surat keberatan datang dari kami. Seharusnya forum ini jadi wadah penyampaian aspirasi kami, bukan malah dikendalikan sepihak,”ungkap salah satu pengurus Karang Taruna yang tidak diperkenankan masuk.
Karang Taruna menyayangkan proses ini dan menilai, bahwa Disdagrin Jombang telah mengabaikan prinsip partisipatif dan semangat pemberdayaan pemuda.
Mereka juga meminta agar kebijakan penunjukan pengelola parkir ditinjau ulang dan mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat sekitar.
Menanggapi situasi ini, Karang Taruna Kelurahan Jombatan berencana mengajukan audiensi lanjutan ke DPRD Kabupaten Jombang. Mereka juga akan meminta fasilitasi dari Lurah Jombatan, untuk memperjuangkan hak partisipatif warga.
“Kami tidak anti kerja sama. Tapi kami menuntut keadilan dan keterbukaan. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di kampung sendiri,”tegas Ketua Karang Taruna Jombatan.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Drs. Suwignyo saat ditemui mengatakan, terkait
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang, Suwignyo bahwa hasil dari diskusi tersebut belum adanya kesepakatan antara pihak Karang Taruna dan Sepekal.
“Kalau soal pengelolaan parkir, tentu perlu ada yang mengatur dan menjaga keamanan kendaraan. Sebenarnya parkir itu gratis, namun tidak bisa sepenuhnya bisa gratis, karena yang menjaga juga butuh makan,”kata Suwignyo saat ditemui usai forum diskusi, Senin (17/6/2025).
Suwignyo menjelaskan, bahwa selama dalam satu tahun ini tidak ada retribusi dilokasi Jombang Kuliner tersebut.
“Namun jika appraisal saya sudah selesai, ya akan sewakan dan bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ucapnya.
Ditanya terkait undangan yang diberikan Disdagrin kepada masing-masing Ketua dan di dampingi empat anggota, namun yang di ajak diskusi hanya Ketua Karang Taruna dan perwakilan dari Sepekal.
Suwignyo menjelaskan, bahwa keputusan tersebut sengaja diambil karena menghindari adanya ketegangan antara masing-masing perwakilan Karang Taruna maupun SEPEKAL.
“Apabila saya langsung audiensi dengan tiap kelompok, kalau tiba-tiba ada yang emosional siapa yang tanggung jawab. Jadi mending kita lakukan sharing sama perwakilan Ketuanya saja,”ungkapnya.
Tekait kapan rencana pertemuan dan kesepakatan dari pihak Karang Taruna maupun SEPEKAL, Suwignyo menyebut, pihaknya masih menunggu dari kedua belah pihak.
“Mereka nanti akan menghubungi saya lagi dan akan duduk bersama untuk bikin MoU,”pungkasnya. (rebeca)
