Jombang, AbdirakyatNews – Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab menegaskan siap mendukung Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah di Jawa Timur. Hal ini disampaikannya usai menandatangani MoU tentang Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) antara Bupati/Wali Kota se Jawa Timur, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Surabaya.
’’Apapun yang dibutuhkan untuk pembentukan TP2DD ini, akan kita siapkan,’’kata Bupati Mundjidah.
Penandatanganan MoU dilaksanakan bersamaan dengan agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2022, Kamis (15/04/2021) di Surabaya.
Bupati Mundjidah menyatakan, tidak semua daerah dibentuk TP2DD. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya 16 termasuk Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan Jombang.
’’Jadi ini merupakan suatu penghargaan sekaligus kepercayaan. Harus kita jawab dengan sungguh-sungguh. Apalagi hal itu sangat sesuai dengan visi mewujudkan Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing,’’jelasnya.
TP2DD termasuk program prioritas pemerintah pusat dengan tujuan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam transaksi di tengah pandemi Covid-19.
Presiden RI. Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Di Jatim, Gubernur Khofifah menunjuk 16 kabupaten/kota masuk dalam TP2DD, termasuk Jombang.
Disaksikan Gubernur dan Wagub Jatim, 16 Bupati/Wali kota selaku Ketua Satgas TP2DD di daerahnya menandatangani komitmen bersama menjalankan program percepatan TP2DD di daerah masing-masing.
Gubernur Khofifah menjelaskan, diantara wujud digitalisasi itu yakni program transaksi non tunai.
’’Ini sudah dimulai di beberapa daerah. Saya harap terus ditingkatkan,’’ ungkapnya.
Sedangkan di Tuban, Khofifah mengaku sempat ketemu tukang becak yang transaksinya sudah memanfaatkan android. Melalui TP2DD, dia minta sistem digitalisasi di Jatim bisa dipercepat dan diperluas di kab/kota lainnya.
’’Sistem yang kita bangun non tunai atau cashless perlu diperluas lagi. Kami di Pemprov Jatim harus lari lebih kencang lagi mengejar percepatan digitalisasi ini,’’terang Khofifah.
Bupati Mundjidah sudah lama mendorong digitalisasi. Diantaranya melalui program Berkadang Rp. 200 Juta tiap desa dan dana itu bisa digunakan untuk sejumlah hal termasuk digitalisasi layanan desa. Agar masyarakat bisa mengakses layanan desa dimanapun dan kapanpun. Makanya Bupati Munjidah Wahab sangat siap melaksanakan program transaksi non tunai.
’’Kita akan mendorong agar Dinas terkait membuat inovasi yang berbasis digitalisasi. Tujuannya, untuk migrasi dari transaksi tunai ke non tunai,”harapnya.
Terkait RKPD Jatim 2022, Jombang sudah linier dengan provinsi. Yakni meningkatan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fokusnya pada empat hal, yakni :
1. Pemulihan ekonomi dan reformasi pelayanan dasar didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
2. Pemulihan ekonomi dan reformasi kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
3. Pemantapan pemulihan ekonomi dan kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif.
4. Transformasi menuju pemantapan pemulihan ekonomi dan optimalisasi struktural.
Empat itu dijabarkan dalam tujuh agenda pembangunan. Yakni ;
1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian budaya lokal.
5. Peningkatan kemandirian pangan dan peningkatan sumber daya energi.
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.
7. Peningkatan ketentraman ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur. (ry/st)
