Jombang (Abdirakyat.com)– Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) 2024 di paripurna DPRD Jombang, Kamis (20/3).
Dihadapan DPRD Jombang Bupati Warsubi orang nomor satu di pemkab membeber capaian program pembangunan, Selain pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, didampingi tiga wakil ketua DPRD Jombang Donny Anggun, Octadella Bilytha Permatasari dan M Syarif Hidayatullah. Sidang Paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Salmanudin Tazid, jajaran Forkopimda, Sekdakab Agus Purnomo, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Jombang.
Bupati Warsubi juga menyampaikan capaian positif di berbagai sektor pembangunan. Dia menyebut, 2024 merupakan tahun penuh inovasi dan kemajuan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu capaian utama, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan diindikasikan dengan capaian nilai indeks good governance atau IGG.
Nilai ini menunjukkan tingkat tata kelola pemerintahan di suatu daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan mengidentifikasi peluang untuk kemajuan.
’’Pada 2024 nilai IGG terealisasi sebesar 83,26, nilai ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 82,91 atau tercapai sebesar 100,42%. Perlu saya sampaikan, nilai IGG tidak hanya ditentukan oleh level tata kelola pemerintahan semata. Tetapi juga ditentukan oleh tingkat persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,’’ paparnya.
Selanjutnya, terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan perkembangan penduduk miskin dan atau miskin ekstrem di Jombang.
Pada 2024 nilai IPM mencapai 75,67, meningkat sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan IPM 2023 yang sebesar 75,16. ’’Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan,’’ tuturnya.
Angka kemiskinan tahun 2024 di Kabupaten Jombang sebesar 8,60 persen. Sedangkan 2023 sebesar 9,15, berarti mengalami penurunan sebesar 0,55 poin. Disisi lain, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2024 berhasil ditekan hingga mencapai angka 0%.
’’Sesuai data yang kita miliki by name by address. Hal ini memperkuat dukungan bahwa berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan kemiskinan,’’ tegasnya.
Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 4,66 persen, turun menjadi 3,75 persen atau 0,91 poin pada 2024. ’’Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pekerja dengan jumlah angkatan kerja,’’ ungkapnya.
Beberapa faktor penentu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan angkatan kerja baru yang baru lulus sekolah. pemutusan hubungan kerja (PHK), sisa pengangguran tahun lalu serta kelompok bukan angkatan kerja. Angka yang sudah dicapai menunjukkan.
proporsi orang yang tidak bekerja meskipun mampu dan bersedia untuk bekerja semakin menurun. ’’Ini mengindikasikan lapangan pekerjaan baik yang bersifat formal maupun non formal di Jombang juga semakin berkembang,’’ katanya.
Namun demikian harus waspada terkait hal ini, mengingat angka tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 sebesar 71,88% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,91.
Hal ini menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga mengalami penurunan. Untuk itu kedepan kita perlu mengkaji hal ini secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,’’ urainya.
DPRD Segera Bahas LKPj Bupati
Usai penyampaian nota pengantar LKPj Bupati tahun anggaran 2024, DPRD Jombang segera melakukan pembahasan. Selain itu, para wakil rakyat akan mengagendakan rapat paripurna untuk memberikan rekomendasi.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, pekan depan LKPj akan dibahas di masing-masing komisi. Hal ini untuk memberikan rekomendasi yang nantinya akan dipakai oleh pemerintah daerah sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan ke depan.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya akan diberi catatan rekomendasi dari anggota dewan. Baik terkait infrastruktur, kesehatan, kebijakan pemerintah dan lainnya. Di antaranya terkait banyaknya keluhan masyarakat soal rusaknya insfratruktrur jalan. ’’Untuk agendanya sendiri akan dirapatkan banmus (badan musyawarah) terlebih dahulu,’’ bebernya.
Rekomendasi ini nantinya untuk pembangunan Kabupaten Jombang menjadi lebih baik lagi. Rekomendasi ini bukan mengkritik kepemimpinan bupati sebelumnya. Akan tetapi, lebih pada pembangunan kedepan sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati,’’ ungkapnya.
