JOMBANG, Abdirakyat.com – Bupati Jombang, Warsubi, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Rabu (25/03) pagi.
Dalam laporannya, Bupati memaparkan tren positif pada berbagai indikator makro pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks manusia, hingga kualitas lingkungan hidup.
Sidang paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Momentum pasca-Idulfitri ini diharapkan menjadi titik penguatan kolaborasi demi mewujudkan visi Jombang yang sejahtera.
Salah satu poin krusial yang dipaparkan Bupati Warsubi adalah kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Jombang tercatat berada di angka 76,37%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,67%.
“Peningkatan IPM ini adalah bukti nyata bahwa aktivitas perekonomian daerah dan akses terhadap layanan dasar berjalan dengan cukup baik,” ujar Bupati Warsubi di hadapan anggota dewan.
Selain IPM, beberapa capaian sektor strategis lainnya meliputi:
* Pemerataan Pendapatan: Gini Ratio Jombang berada di angka 0,302, jauh lebih rendah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 0,369.
* Infrastruktur: Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) mencapai 0,7197, melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.
* Kualitas Lingkungan: Indeks Layanan Kualitas Lingkungan terealisasi sebesar 58,98, atau mencapai 99,88% dari target tahunan.
* Kesejahteraan Sosial: Indeks Kesalehan Sosial (IKS) naik menjadi 88,61, mencerminkan penguatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor yang harmonis.
Selama tahun 2025, Pemkab Jombang telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis melalui Peraturan Daerah (Perda), di antaranya Perda Penanggulangan Kemiskinan dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Program “Desa Maju dan Sejahtera” juga menjadi motor penggerak pembangunan dari tingkat akar rumput.
Bupati juga menggarisbawahi tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, termasuk upaya peningkatan pendapatan daerah, pelaksanaan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga, serta perlindungan pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
“Seluruh kebijakan ini merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan,” pungkas Warsubi. (red)
Views: 45
