JOMBANG, Abdirakyat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Tahun 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih awal dan lebih kering berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/207/415.46/415.10.1.3/2026.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., atas nama Bupati Jombang, menandatangani secara elektronik Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/4353/415.10/2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Kemarau.
Bupati Jombang, Warsubi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, terintegrasi, dan efektif.
“Seluruh OPD terkait saya minta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau sehingga penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, cermat, dan terintegrasi,”terangnya.
Selain memperkuat kesiapsiagaan, Bupati Warsubi juga meminta seluruh perangkat daerah aktif menyampaikan informasi potensi bencana kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan serta meminimalkan risiko korban.
“Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar menginformasikan potensi kejadian bencana pada musim kemarau kepada seluruh jajaran sehingga kewaspadaan dapat ditingkatkan, meminimalisir korban, dan mempercepat penyampaian informasi kejadian bencana,”imbuhnya.
Dalam surat edaran tersebut, Pemkab Jombang juga membagi tugas penanganan kepada sejumlah instansi sesuai kewenangannya.
Administratur Perhutani KPH Jombang bersama UPT Tahura Raden Soerjo diminta meningkatkan patroli dan pengawasan kebakaran hutan serta menggandeng Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Perumda Tirta Kencana ditugaskan memetakan daerah rawan kekeringan dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
BPBD Jombang sebagai koordinator penanganan bencana diinstruksikan mendirikan posko siaga, melakukan kaji cepat, menyebarluaskan informasi kebencanaan, serta mengoordinasikan langkah tanggap darurat bersama TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait lainnya.
Di sektor sosial, Dinas Sosial diminta menyiagakan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mendukung operasional dapur umum dan distribusi bantuan apabila terjadi kondisi darurat.
Sedangkan Dinas Kesehatan, RSUD Jombang, RSUD Ploso, serta PSC 119 diminta memastikan layanan kesehatan siaga selama 24 jam melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan menyiapkan ambulans, tenaga medis, dan fasilitas pendukung di wilayah terdampak.
Para camat se-Kabupaten Jombang, juga diminta segera meneruskan surat edaran tersebut kepada seluruh kepala desa, memantau perkembangan situasi di wilayah masing-masing, serta memberikan rekomendasi cepat terhadap usulan penanganan darurat akibat kekeringan maupun kebakaran.
Melalui penetapan status siaga darurat ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap seluruh unsur pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi ancaman krisis air bersih, kebakaran hutan, lahan, maupun permukiman selama musim kemarau 2026.
Views: 29
