Pasca Terbongkarnya Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di Nganjuk, Tim KP3 Road Show Warning Kios Resmi

Kamis, 27 Januari 2022 11:43 WIB
Reporter : Redaksi

 

 

NGANJUK, Abdirakyat.com – Pasca terbongkarnya kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk, sejak Kamis (6/01/2022) silam oleh Satreskrim Polres Nganjuk, membuat jajaran tim KP3 ( Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ) Nganjuk ambil langkah seribu, guna melakukan warning kepada sejumlah kelompok kios resmi dan distributor pupuk bersubsidi yang dikemas melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022.

” Sosialisasi seperti ini rencananya akan dilaksanakan secara bergiliran di seluruh Korwil Dinas Pertanian di tingkat kecamatan,” terang Kasi Hukum Polres Nganjuk, Iptu. Darminto mewakili Kapolres Nganjuk, AKBP. Boy Jekson usai menjadi nara sumber di Aula Korwil Dinas Pertanian Kecamatan Baron hari ini ( Kamis, 27/01/2022).

Dalam paparanya di hadapan kelompok tani, kepala desa, PPL dan 7 kios resmi, IPTU Darminto menegaskan dengan kejadian itu bisa jadi pelajaran berharga bagi kios resmi untuk tidak menjual pupuk bersubsidi di luar wilayah RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani ).

” Tindakan seperti itu merupakan perbuatan melawan hukum karena masuk katagori tindakan kejahatan dan bisa terancam hukuman kurungan maksimal dua tahun penjara,” tegas IPTU Darminto.

Oleh karena itu lebih tegas disampaikan IPTU Darminto , jika para kios resmi tidak mau berurusan dengan hukum, maka jangan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

“Termasuk jika ada kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas  HET yang sudah ditetapkan pemerintah maka akan terkena sangsi tegoran sampai sangsi pencabutan ijin usaha kios,” imbuh mantan anggota Reskrim Polres Nganjuk selama 18 tahun ini.

Hal senada dikatakan Kabid Sarana Prasarana Dinas Pertanian Nganjuk, Sri Winangsih saat ditanya awak media seputar jika ada kios nakal menjual pupuk bersubsidi diatas HET menurutnya bisa ditindak tegas. Dengan catatan info dan datanya harus akurat.

“Siapa penebusnya termasuk alamat dan nama kelompok taninya apa juga lokasi kiosnya dimana harus lengkap. Jika itu benar, maka dinas berssama tim KP3 akan bertindak,”ujar Sri Winangsih .

Disinggung pula oleh Sri Winangsih jika  harga pupuk bersubsidi tidak seragam antara kios satu dengan kios yang lain dimungkinkan karena ada penambahan uang jasa kirim barang yang dibuat kelompok tani.

“Itu boleh dilakukan, dengan syarat harus ada kesepakatan bersama antara pihak petani dan kelompok tani yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama,” terangnya.

Di akhir wawancara dengan para awak media dia berpesan kepada kios resmi untuk tidak main main dalam mengelola dan  menyalurkan pupuk bersubsidi. Harus tepat sasaran tepat harga serta tepat guna.

“Harapan dinas jangan sampai ada gejolak ditingkat petani gara gara tindakan segelintir oknum pengelola  kios nakal. Dinas akan intens sidak ke kios kios,”pungkasnya.

Untuk diketahui penangkapan tiga tersangka pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi ( R, L dan HNP) oleh Satreskrim Polres Nganjuk sejak Kamis (6/01/2022) silam 
dengan mengamankan barang bukti ( BB)  berupa 100 ton lebih pupuk berbagai jenis.

Para tersangka saat ini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Nganjuk dan akan dijerat pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo pasal 30 ayat (3) Jo pasal 21 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 15 / M – DAG / PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian dengan ancaman kurungan maksimal dua tahun penjara. (adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

bannera
iklan-besar-fix

Berita Terpopuler

Berita Teknologi

Berita Politik

bannera

Berita Ekonomi