JOMBANG, Abdirakyat.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang mulai mematangkan strategi pembiayaan daerah untuk masa depan.
Melalui Forum Perangkat Daerah yang digelar Jumat (13/2/2026), Bapenda resmi menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 dengan target ambisius: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,7%.
Kepala Bapenda Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si., menyatakan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen krusial untuk menyelaraskan kebijakan dengan aspirasi masyarakat dan Rencana Strategis (Renstra) Jawa Timur 2025-2029.
Dalam paparannya di Ruang Rapat Bapenda, Sholahuddin mengungkapkan bahwa kunci utama mencapai target tersebut adalah akurasi data.
Berdasarkan pendataan massal terbaru, ditemukan potensi besar berupa 28.000 objek pajak baru yang selama ini belum terpetakan.
“Kami terus berkomitmen mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor PBB-P2, BPHTB, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti hotel, restoran, dan parkir,” ujar Sholahuddin.
Untuk mendukung hal tersebut, Bapenda menyiapkan lima langkah strategis:
Pengembangan Teknologi: Optimalisasi aplikasi Gisel, e-PBB, dan e-SPOP, serta penyediaan sistem antrean layanan yang lebih modern.
Akurasi Data: Melakukan pendataan massal objek pajak yang belum terpetakan, di mana ditemukan sekitar 28.000 objek baru.
Kolaborasi Strategis: Menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk monitoring evaluasi pajak.
Insentif Pajak: Pemberian diskon pajak untuk tahun 2024-2025 dan pembebasan sanksi administrasi untuk tunggakan tahun 2023 ke bawah.
Layanan Jemput Bola: Melakukan sosialisasi dan operasi gabungan untuk Opsen PKB dan BBNKB guna memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Inspektorat, Bapperida, Satpol PP, hingga camat dari wilayah penyangga seperti Jombang, Diwek, Peterongan, dan Tembelang.
Tak hanya dari unsur pemerintahan, sektor perbankan (Bank Jatim dan Bank Jombang) serta organisasi profesi seperti IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan PKDI juga turut hadir untuk memastikan ekosistem pembayaran pajak berjalan lancar.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap dapat menciptakan birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan finansial daerah demi pembangunan yang berkelanjutan.
Views: 38
