JOMBANG, Abdirakyat.com – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang resmi memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk guna meningkatkan pengamanan kawasan hutan dan mengantisipasi Gangguan Keamanan Hutan (Gukamhut).
Langkah ini diambil untuk memastikan kelestarian hutan di wilayah hukum Polres Nganjuk tetap terjaga dari berbagai ancaman ilegal.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Nganjuk pada Rabu (11/02), yang dihadiri langsung oleh jajaran manajemen Perhutani KPH Jombang dan Kapolres Nganjuk.
Administratur Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayany Y.S., menyatakan bahwa sinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) sangat krusial mengingat wilayah kerja KPH Jombang yang lintas kabupaten, meliputi Jombang, Nganjuk, Mojokerto, hingga Lamongan.
“Jalinan sinergi ini adalah upaya antisipasi agar setiap tugas negara dalam pengelolaan hutan dapat berjalan lancar tanpa hambatan, terutama dalam meminimalisir benturan sosial di masyarakat. Kami ingin memastikan berbagai program seperti Perhutanan Sosial dan dukungan terhadap Swasembada Pangan Nasional tetap berjalan selaras dengan prinsip kelestarian hutan,” ujar Enny.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, SH., S.I.K., M.I.K., menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa Polri siap memberikan dukungan penuh, baik melalui pengamanan fisik maupun edukasi hukum kepada warga.
“Polri siap berkolaborasi. Kami sangat terbuka untuk melakukan patroli terpadu, penertiban, hingga pemberian edukasi hukum bagi masyarakat sekitar hutan. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka turut merasa memiliki dan menjaga hutan kita,” tegas AKBP Suria.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan mengenai strategi pengawasan yang lebih optimal, dengan fokus pada:
* Penanganan Pelanggaran: Penindakan tegas terhadap pencurian kayu dan pembukaan lahan secara liar (garapan liar).
* Mitigasi Bencana: Antisipasi dini dan pencegahan bencana alam di kawasan hutan.
* Komunikasi Intensif: Koordinasi cepat melalui jalur pelaporan terpadu jika ditemukan kendala di lapangan.
Melalui sinergi ini, diharapkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui skema pengelolaan yang legal dan aman.
Views: 26
