JOMBANG, Abdirakyat.com – Kehadiran program jaminan pendidikan Sekolah Rakyat (SR) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Jombang membawa angin segar dan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.
Langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang turun langsung melakukan validasi faktual dari rumah ke rumah (dor-to-door) disambut antusias dan rasa haru oleh warga yang mendambakan kepastian pendidikan bagi anak-anak mereka.
Validasi faktual yang berlangsung pada Rabu (10/6/2026) sore kemarin melibatkan tim gabungan lintas sektoral.
Program ini dinilai para orang tua sebagai batu loncatan nyata untuk memperbaiki masa depan anak sekaligus memutus mata rantai kemiskinan keluarga.
Kebahagiaan mendalam diungkapkan oleh Ibu Zalika, warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan, yang putranya, Bagus Puji Pangestu, menjadi salah satu calon peserta didik tingkat SD yang dikunjungi langsung oleh tim validasi.
“Saya merasa sangat bersyukur atas hadirnya program Sekolah Rakyat di desa kami. Dengan adanya program ini, anak saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi siswa terdidik,”ungkap Ibu Zalika dengan nada haru.
Apresiasi serupa datang dari keluarga Fuji Tristiani (calon siswa SMA di Plandaan) dan keluarga Laili Fauziyah Rahmawati (Mojoagung).
Keduanya merupakan anak dari keluarga kategori desil 2 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah) yang kini berpeluang besar melanjutkan sekolah secara gratis.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo yang memimpin langsung jalannya validasi, mengaku tersentuh dengan keteguhan mental para calon siswa di lapangan, termasuk salah seorang calon siswa SMA di Plandaan yang berstatus yatim piatu.
“Kami sangat mengapresiasi kesiapan mental anak-anak dan keikhlasan orang tua. Kami berharap kuota bisa menyentuh angka 90 siswa agar target pemenuhan 3 rombongan belajar (rombel) dapat tercapai,”jelas Sekda Agus Purnomo.
Demi menyelamatkan anak-anak yang terancam putus sekolah, Pemkab Jombang memastikan akan menerapkan skema yang fleksibel.
Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi menjelaskan bahwa aturan sengaja dilonggarkan berdasarkan petunjuk dari Kementerian Sosial.
“Untuk penjangkauan Calon Siswa SR tahun ini menggunakan skema *multi-entry multi-exit*. Artinya, tidak harus kelas 1 di semua jenjang karena ada prioritas untuk menjangkau anak terlantar/tidak sekolah, anak putus sekolah (*drop out*), serta warga desil 1 dan 2 atau tidak mampu yang belum masuk dalam DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional),”papar Agung.
Validasi lapangan ini juga dikawal ketat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang guna memastikan bantuan jatuh ke tangan yang berhak. Kepala BPS Jombang, Mouna Sri Wahyuni menegaskan bahwa kondisi riil masyarakat yang dikunjungi memang sangat membutuhkan bantuan.
“Kami berkolaborasi erat dengan Pemkab Jombang untuk mengecek secara detail kondisi riil para calon siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan keadilan sosial melalui data yang akurat, sehingga seluruh calon peserta didik yang dikunjungi memang masuk dalam kategori layak dan tepat sasaran,”tegas Mouna.
Melalui validasi kolaboratif yang menyentuh langsung akar rumput ini, Pemkab Jombang optimistis program Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan akses pendidikan gratis, melainkan menjadi jawaban nyata atas impian kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi warga kurang mampu di Kabupaten Jombang. (red)
Views: 25
